Kriminalisasi Ketum Perindo karena Sikap Politik Berseberangan dengan Penguasa

Ipapnews.com, Jakarta - Dewan Pembina Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Habiburokhman mengkritisi langkah Jaksa Agung M Prasetyo yang ngotot mengusut kasus SMS Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) kepada Jaksa Yulianto. Dia menilai, harusnya laporan Jaksa Yulianto ditolak Bareskrim sejak awal.

"SMS yang dikirim jelas bukan pidana karena tidak mengandung unsur ancaman atau menakut-nakuti,"  Sabtu (24/6/2017).

Ketua DPP Partai Gerindra bidang Advokasi ini justru mempertanyakan mengapa Yulianto merasa terancam dengan SMS HT tersebut. "Apakah dia takut kalau  perilaku oknum-oknum penegak hukum yang semena-mena, yang transaksional, yang suka abuse of power diberantas?" ucapnya.

Habiburokhman merasa khawatir apa yang terjadi terhadap HT lebih disebabkan sikap politiknya yang tidak dekat dengan penguasa. Bahkan, lanjut dia, Partai Perindo yang dipimpin HT secara tegas menolak mendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Pilgub DKI lalu.

"kita tahu Perindo dengan tegas menolak mendukung Ahok yangg dianggap sebagai orang yang dekat dengan penguasa. Semoga kekhawatiran saya tersebut tidak benar," kata dia.

Karena itu, dia mengingatkan, seluruh aparat penegak hukum khususnya Jaksa Agung M Prasetyo agar bekerja dengan objektif dalam memimpin institusi penegak hukum yang dipimpinnya. 

"Saya serukan kepada penegak hukum untuk bekerja hanya berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Jangan sampai kerja penegakan hukum diintervensi kepentingan politik," tegasnya.